Akreditasi adalah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah.
Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa Akreditasi adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan dan/atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh satuan lembaga yang mandiri dan profesional.
Adapun tujuan dari akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk:
(1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah dan/atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan,
(2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan
(3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.
Agar kegiatan akreditasi sekolah/madrasah berfungsi efektif sebagai pengetahuan, akuntabilitas, dan pembinaan/pengembangan, maka kegiatan akreditasi sekolah/madrasah tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip; objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan professional.
Berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua satuan dan program pendidikan harus terakreditasi.
Adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum, yaitu :
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas BAB XVI Bagian kedua Pasal 60 tentang Akreditasi.
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 Pasal 87
3. Peraturan Mendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.
4. Peraturan-peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2009 tentang perangkat akredtasi SD/MI.
5. Peraturan Mendiknas No. 12 Tahun 2009 tentang perangkat akredtasi SMP/MTs.
6. Peraturan Mendiknas No. 13 Tahun 2009 tentang perangkat akredtasi SMK/MAK.
7. Peraturan Mendiknas No. 52 Tahun 2008 tentang perangkat akredtasi SMA/MA.
8. Peraturan Gubernur No. 35A/2007 tentang pengangkatan BAP-S/M.
Sedangkan sebuah akreditasi memiliki fungsi sebagai pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah, untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.
Akreditasi sekolah atau madrasah tidak sembarang dilakukan, karena memiliki beberapa prinsip, yaitu :
(a) objektif, informasi objektif tentangg kelayakan dan kinerja sekolah,
(b) efektif, hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan,
(c) komprehensif, meliputi berbagai aspek dan menyeluruh,
(d) memandirikan, sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri, dan
(e) keharusan (mandatori), akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah.
Selein itu akreditasi sekolah memiliki komponen penilaian, yaitu :
- kurikulum dan proses belajar mengajar;
- administrasi dan manajemen sekolah;
- organisasi dan kelembagaan sekolah;
- sarana prasarana
- ketenagaan;
- pembiayaan;
- peserta didik;
- peranserta masyarakat; dan
- lingkungan dan kultur sekolah.
Masing-masing kompoenen dijabarkan ke dalam beberapa aspek. Dari masing-masing aspek dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan indikator dibuat item-item yang tersusun dalam Instrumen Evaluasi Diri dan Instrumen Visitasi.
Setelah semua hal yang menyangkut sistem akreditasi sekolah (Madrasah) dilakukan, maka dapat ditetapkan pengakreditasian sekolah berdasarkan :
(a) Laporan tim asesor yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh BAN-S/M untuk menetapkan nilai akhir dan peringkat akreditasi sekolah sesuai dengan kondisi nyata di sekolah.
(b) Penetapan nilai akhir dan peringkat akreditasi dilakukan melalui rapat pleno BAN-SM sesuai dengan kewenangannya.
(c) Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu (50 % + 1) anggota BAN-SM
(d) Nilai akhir dan peringkat akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi sekolah,
(e) Dinas Pendidikan, maupun Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja sekolah di masa mendatang.
(f) Penjelasan kualitatif dan saran-saran harus merujuk pada hasil temuan dan bersifat spesifik agar mempermudah pihak sekolah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan internal dan pihak terkait (pemerintah daerah dan dinas pendidikan) melakukan pemberdayaan dan pembinaan lebih lanjut terhadap sekolah.
Profesi tata Boga
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 16 Januari 2010
Standar Penilaian Pendidikan
Pendidikan merupakan sebuah intervensi sosial demi tujuan tertentu. Setiap keputusan intervensif di bidang pendidikan harus memperhatikan dan melihat dampak intervensi itu dalam konteks lebih fundamental.
Membuat suatu program bagi intervensi pendidikan tetapi tidak mau mempertimbangkan dampaknya merupakan perilaku tidak bertanggung jawab.
Tata cara penilaian proses pendidikan biasanya dipengaruhi gambaran manusia macam apa yang menjadi titik pijaknya. Dalam kerangka menilai perkembangan peserta didik, misalnya, kian disadari, gambaran manusia mekanis yang diredusir pada kemampuan akademis tak mampu menjawab integritas manusia sebagai pribadi yang dikaruniai aneka macam fasilitas, pikiran, budi, kehendak, emosi, dan lainnya.
Model kuantifikasi hasil pendidikan dalam jumlah nilai dianggap terlalu meredusir makna pendidikan dan gambaran tentang manusia yang melatarbelakanginya. Karena itu, mulai dikembangkan suatu cara penilaian di mana akuisisi ilmu dipahami bukan dalam arti "banyaknya" jumlah gagasan serta pengetahuan yang dapat dipahami dan diterima peserta didik, tetapi sejauh mana pengetahuan itu mengubah sikap dan perilaku yang koheren dengan konsep sebuah sekolah yang mendidik. (JM Prellezo-L Calonghi,1997,1159).
Banyak kalangan, seperti orang tua, intelektual, pendidik, anggota parlemen, dan masyarakat, mempertanyakan makna ujian nasional (UN). Alih-alih memecahkan persoalan peningkatan mutu pendidikan, ketika berhadapan dengan disparitas kultur akademis, ketersediaan tenaga guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya UN malah menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Karena itu, banyak yang mengusulkan UN dihapus.
Penilaian hasil pendidikan dalam lingkup nasional melalui UN dalam batas-batas tertentu masih bisa dipakai sejauh diterapkan dalam kerangka evaluasi dan perbaikan secara struktural, bukan dalam kerangka evaluasi kinerja individu. Karena itu, banyaknya kritik yang muncul terkait dengan "pemaksaan" pelaksanaan UN 2006 tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus UN begitu saja.
Para politisi yang membabi buta meminta UN dihapus tanpa memberi alternatif bisa jatuh pada sikap populisme murahan. Sebaliknya, sikap pemerintah yang ngotot agar UN dijalankan tanpa memberi pertimbangan yang valid dan sah, tidak memberi tindak lanjut dalam kebijakan pendidikan post UN, serta tuli atas masukan bisa dicap sekadar bagi-bagi uang karena dana Rp 238 miliar untuk UN bukan jumlah sedikit.
Sedangkan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.
d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan \pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
Standar Penilaian pendidikanpun harus dinilai oleh pendidik.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
Membuat suatu program bagi intervensi pendidikan tetapi tidak mau mempertimbangkan dampaknya merupakan perilaku tidak bertanggung jawab.
Tata cara penilaian proses pendidikan biasanya dipengaruhi gambaran manusia macam apa yang menjadi titik pijaknya. Dalam kerangka menilai perkembangan peserta didik, misalnya, kian disadari, gambaran manusia mekanis yang diredusir pada kemampuan akademis tak mampu menjawab integritas manusia sebagai pribadi yang dikaruniai aneka macam fasilitas, pikiran, budi, kehendak, emosi, dan lainnya.
Model kuantifikasi hasil pendidikan dalam jumlah nilai dianggap terlalu meredusir makna pendidikan dan gambaran tentang manusia yang melatarbelakanginya. Karena itu, mulai dikembangkan suatu cara penilaian di mana akuisisi ilmu dipahami bukan dalam arti "banyaknya" jumlah gagasan serta pengetahuan yang dapat dipahami dan diterima peserta didik, tetapi sejauh mana pengetahuan itu mengubah sikap dan perilaku yang koheren dengan konsep sebuah sekolah yang mendidik. (JM Prellezo-L Calonghi,1997,1159).
Banyak kalangan, seperti orang tua, intelektual, pendidik, anggota parlemen, dan masyarakat, mempertanyakan makna ujian nasional (UN). Alih-alih memecahkan persoalan peningkatan mutu pendidikan, ketika berhadapan dengan disparitas kultur akademis, ketersediaan tenaga guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya UN malah menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Karena itu, banyak yang mengusulkan UN dihapus.
Penilaian hasil pendidikan dalam lingkup nasional melalui UN dalam batas-batas tertentu masih bisa dipakai sejauh diterapkan dalam kerangka evaluasi dan perbaikan secara struktural, bukan dalam kerangka evaluasi kinerja individu. Karena itu, banyaknya kritik yang muncul terkait dengan "pemaksaan" pelaksanaan UN 2006 tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus UN begitu saja.
Para politisi yang membabi buta meminta UN dihapus tanpa memberi alternatif bisa jatuh pada sikap populisme murahan. Sebaliknya, sikap pemerintah yang ngotot agar UN dijalankan tanpa memberi pertimbangan yang valid dan sah, tidak memberi tindak lanjut dalam kebijakan pendidikan post UN, serta tuli atas masukan bisa dicap sekadar bagi-bagi uang karena dana Rp 238 miliar untuk UN bukan jumlah sedikit.
Sedangkan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
c. lulus ujian sekolah/madrasah.
d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan \pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
Standar Penilaian pendidikanpun harus dinilai oleh pendidik.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
Selasa, 05 Januari 2010
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan terkait.
Sarana adalah fasilitas yang terdapat di dalam suatu institusi yang digunakan oleh institusi tersebut, yang bersangkutan untuk menunjang proses pendidikan dalam mencapai maksud dan tujuan institusi. Adapun sarana pendidikan,yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar.
Berdasarkan pemikiran di atas, sarana dapat dikatakan pula sebagai sarana fisik dalam dunia pendidikan, yang berfungsi sebagai kelengkapan sekolah atau alat pengajaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah atau institusi yang terkait.
Alat pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan diatas menurut Amir Daien Indrakusuma dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :
1. Alat pendidikan preventif.
Yaitu alat yang bersifat pencegahan. Tujuan digunakannya alat pendidikan ini ialah untuk mencegah / menghindarkan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan / pencapaian tujuan pendidikan.
2. Alat pendidikan represif
Alat ini juga disebut alat pendidikan kuratif, atau alat pendidikan korektif. Yaitu alat pendidikan ini digunakan manakala anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau anak melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Alat pendidikan represif ini digunakan dengan tujuan untuk menyadarkan anak agar kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib.
Sedangkan yang dimaksud dengan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
Beberapa contoh dalam pengelompokkan antara sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ataupun instalasi pendidikan, diantaranya adalah :
I. Bentuk Sarana
Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sarana dalam dunia pendidikan berbentuk :
• bangunan sekolah
• ruang-ruang kelas (meja, kursi, lemari, lampu)
• ruang guru
• kamar mandi dan tempat ibadah
• papan tulis dan alat tulis pembelajaran
• sarana peraga (globe, peta dan media pembelajaran lainnya)
Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
II. Bentuk Prasarana
Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa prasarana dalam dunia pendidikan berbentuk :
• halaman,
• kebun atau taman sebagai pengajaran biologi,
• lapangan olah raga,
• perpustakaan
• ruang atau tempat guru piket
• jadwal belajar semua kelas
Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah.
Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah seperti ; ruang, perpustakaan, kantor sekolah, uks, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium, dll.
Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu : mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.
Sarana adalah fasilitas yang terdapat di dalam suatu institusi yang digunakan oleh institusi tersebut, yang bersangkutan untuk menunjang proses pendidikan dalam mencapai maksud dan tujuan institusi. Adapun sarana pendidikan,yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususunya proses belajar mengajar.
Berdasarkan pemikiran di atas, sarana dapat dikatakan pula sebagai sarana fisik dalam dunia pendidikan, yang berfungsi sebagai kelengkapan sekolah atau alat pengajaran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah atau institusi yang terkait.
Alat pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan diatas menurut Amir Daien Indrakusuma dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :
1. Alat pendidikan preventif.
Yaitu alat yang bersifat pencegahan. Tujuan digunakannya alat pendidikan ini ialah untuk mencegah / menghindarkan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan / pencapaian tujuan pendidikan.
2. Alat pendidikan represif
Alat ini juga disebut alat pendidikan kuratif, atau alat pendidikan korektif. Yaitu alat pendidikan ini digunakan manakala anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau anak melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Alat pendidikan represif ini digunakan dengan tujuan untuk menyadarkan anak agar kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib.
Sedangkan yang dimaksud dengan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
Beberapa contoh dalam pengelompokkan antara sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ataupun instalasi pendidikan, diantaranya adalah :
I. Bentuk Sarana
Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sarana dalam dunia pendidikan berbentuk :
• bangunan sekolah
• ruang-ruang kelas (meja, kursi, lemari, lampu)
• ruang guru
• kamar mandi dan tempat ibadah
• papan tulis dan alat tulis pembelajaran
• sarana peraga (globe, peta dan media pembelajaran lainnya)
Hal ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
II. Bentuk Prasarana
Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa prasarana dalam dunia pendidikan berbentuk :
• halaman,
• kebun atau taman sebagai pengajaran biologi,
• lapangan olah raga,
• perpustakaan
• ruang atau tempat guru piket
• jadwal belajar semua kelas
Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah.
Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah seperti ; ruang, perpustakaan, kantor sekolah, uks, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium, dll.
Pengelolaan itu dimaksudkan agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu : mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.
STANDAR PROSES PENDIDIKAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.
Proses pendidikan lebih merupakan aktivitas hidup untuk menyertai, mengantar, mendampingi, membimbing, memampukan peserta didik sehingga tumbuh berkembang sampai pada tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
Dalam proses pendidikan, manusiatidak dapat melakukannya seorang diri tanpa bantuan yang akan mempengaruhi pengalaman mencapai sebuah pendidikan, namun apa yang mempengaruhi proses pendidikan terhadap individu? tentunya banyak yang mempengaruhi, seperi keluarga, masyarakat,yang kemudian akan mempengaruhi negara sang individu hidup yang akan berdampak pula terhadap kelangsungan negara.
Setelah kita mengetahui beberapa aspek yang mempengaruhi manusia memperoleh pendidikan, maka kita bertanya dimanakah pendidikan tersebuat dapat diperoleh. Berdasarkan UU No. 20 2003 pendidikan dapat terjadi sebagai digambarkan dalam tiap ayat-ayatnya :
ayat 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
ayat 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
ayat 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
Standar proses pendidikan pada awal mulanya, masyarakat selalu mengenalnya hanya dalam sebuah bangunan sekolah. Sekolah adalah suatu bangunan atau lembaga yang digunakan untuk mendapatkan pendidikan melalui proses belajar dan mengajar, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terkait dalam menjalani aktifitas di dalam sekolah. Dapat dikatakan pula sebagai jalur pendidikan, sedangkan Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Namun dari perkembangan zaman, aka proses pendidikan tidak hanya dilakukan di ekolah ataupun instansi pendidikan, akan tetapi dapat dilakukan dimanapun (tempat kursus ataupun taman bermain) yang tujuan agar siswa yang dibimbing mendapatkan proses pendidikan secara sempurna.
Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.
Proses pendidikan lebih merupakan aktivitas hidup untuk menyertai, mengantar, mendampingi, membimbing, memampukan peserta didik sehingga tumbuh berkembang sampai pada tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
Dalam proses pendidikan, manusiatidak dapat melakukannya seorang diri tanpa bantuan yang akan mempengaruhi pengalaman mencapai sebuah pendidikan, namun apa yang mempengaruhi proses pendidikan terhadap individu? tentunya banyak yang mempengaruhi, seperi keluarga, masyarakat,yang kemudian akan mempengaruhi negara sang individu hidup yang akan berdampak pula terhadap kelangsungan negara.
Setelah kita mengetahui beberapa aspek yang mempengaruhi manusia memperoleh pendidikan, maka kita bertanya dimanakah pendidikan tersebuat dapat diperoleh. Berdasarkan UU No. 20 2003 pendidikan dapat terjadi sebagai digambarkan dalam tiap ayat-ayatnya :
ayat 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
ayat 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
ayat 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
Standar proses pendidikan pada awal mulanya, masyarakat selalu mengenalnya hanya dalam sebuah bangunan sekolah. Sekolah adalah suatu bangunan atau lembaga yang digunakan untuk mendapatkan pendidikan melalui proses belajar dan mengajar, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terkait dalam menjalani aktifitas di dalam sekolah. Dapat dikatakan pula sebagai jalur pendidikan, sedangkan Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
Namun dari perkembangan zaman, aka proses pendidikan tidak hanya dilakukan di ekolah ataupun instansi pendidikan, akan tetapi dapat dilakukan dimanapun (tempat kursus ataupun taman bermain) yang tujuan agar siswa yang dibimbing mendapatkan proses pendidikan secara sempurna.
STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI PENDIDIKAN
Landasan filosofi merupakan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti : apakah pendidikan itu, mengapa dalam pendidikan itu diperlukan, apakah yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya.
Landasan filosofi adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Kata filsafat (philosophy) bersumber dari bahasa Yunani, philein berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif dan bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya. Pada umumnya bersumber dari dua faktor yaitu :
1) Religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan
2) Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat berada diantara keduanya.
Pancasila Sebagai Landasan Filosofi Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Pasal 2 UU-RI no.2 tahun 1989. menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 45. perincian selengkapnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan UU-RI no.2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional dibidang pendidikan, adalah pengamalan pancasila dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain : “pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri” (UU, 1992).
Sedangkan ketetapan MPR-RI no.11/MPR/1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara RI. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal suatu muara dari setiap keputusan dan landasan dalam panel dengan kata lain : pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan.
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENDIDIKAN
Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU-RI no.2 tahun 1989 tentang SisDikNas, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program sebagai pengelolaan pendidikan.
1) Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan SisDikNas dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jaluran pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS.
a. Jalur Pendidikan Sekolah
Jalur pendidikan sekolah (JPS) merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan –ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.
b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjangdan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan dan ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat.
Pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.
2) Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik secara keluasan dan kedalaman bahan pengajaran ( UU-RI No.2 Tahun 1989 Bab I, Pasal 1 Ayat 5).
Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU-RI No.2 Tahun 1989. Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompik sepermainan yang menjembatani anak antara kehidupan dalam keluarga dengan sekolah.
Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka dapat penulis dapat mengemukakan beberapa pendapat mengenai standar isi dan standar kelulusan yang diharapkan berdasarkan dengan tingkatan, diantaranya adalah :
1. TUJUAN LEMBAGA DARI SETIAP LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
Berdasarkan dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, komponen kurikulum tingkatan satuan pendidikan memiliki tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu kapada tujuan umum pendidikan berikut :
1) Tujuan Pendidikan Dasar, adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebuh lanjut
2) Tujuan Pendidikan Menengah, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kpribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
3) Tujuan Pendidikan menengah kejuruan, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
Komponen dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki acuan operasional dalam penyusunannya dengan memperhatikan :
(a) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia yang menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh,
(b) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik secara optimal,
(c) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan,
(d) tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
2. TUJUAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran yang berada disetiap tingkatan pendidikan memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, diantara beberapa macam pelajaran dengan tujuan dan ruang lingkupnya diantara lain:
1) Pendidikan Agama Islam
a. Tujuan :
- Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada ALLAH swt.
- Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
b. Ruang lingkup :
- Pendidikan agama islam menekankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan ALLAH swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- Aspek yang berhubungan antara lain Al-Quran dan Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam).
2) Pendidikan Kewarganegaraan
a. Tujuan:
- Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- Berpartisipasi secara katif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi
- Berkembang secara positif dan demokratis untuk membnetuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
b. Ruang lingkup :
- Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan.
- Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga.
- Kebutuhan warga negara, meluputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi dan sejenisnya.
3) Pendidikan Bahasa Indonesia
a. Tujuan :
- Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis
- Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara
- Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan
- Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial
- Meningkatkan dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pengerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa
- Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
b. Ruang lingkup :
- Mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra
- Aspek-aspek nya adalah mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
4) Pendidikan Bahasa Inggris
a. Tujuan :
- Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan untuk mencapai tingkat literasi funcional.
- Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global.
- Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan antara bahasa dengan budaya.
b. Ruang lingkup :
- Kemampuan berwacana
- Kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional pendek dan monolog serta berbentuk procedure, descriptive, recount, narrative, dan report
- Kompetisi pendukung, yakni kompetisis linguistik, kompetisi sosiokultural, kompetisi strategi, dan kompetisi pembentuk wacana.
5) Pelajaran Matematika
a. Tujuan :
- Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah
- Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika
- Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh
- Mengkominikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah
- Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
b. Ruang lingkup :
- Matematika memiliki aspek dalam satuan pendidikan, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang.
6) Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan
a. Tujuan :
- Mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olah raga yang terpilih
- Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik
- Meningkatkan kemampuan dan kerampilan gerak dasar
- Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
- Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis
- Mengembangkan ketrampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan
- Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, trampil, serta memiliki sikap positif
b. Ruang lingkup :
- Permainan dan olahraga, meliputi : olahraga tradisional, permainan eksploitasi gerak, ktrampilan lokomotor-nonlokomotor, dan lain-lain.
- Aktivitas pengembangan, meliputi : mekanika sikap tubuh, komponen kabugarab jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktifitas lainnya.
- Aktivitas senam, meliputi : ketangkasan kederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya
- Ativitas ritmik, meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya.
Berdasarkan beberapa ulasan di atas, didapatkan hasil analisa sesuai pemikiran kami, Landasan filosofi adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya.
Terdapat kaitan yang erat dalam pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu, kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat (logika, epistemologi, etika dan estetika, metafisika, dan lain-lain) akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan.
Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU-RI no.2 tahun 1989 tentang SisDikNas, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program sebagai pengelolaan pendidikan.
Sedangkan berdasarkan dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, komponen kurikulum tingkatan satuan pendidikan memiliki tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu kapada tujuan umum pendidikan, yang diantaranya adalah tujuan Pendidikan menengah kejuruan, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Oleh karena itu mata pelajaran yang dipilih untuk mendukung kurikulum yang ditetapkan memiliki tujuan dan ruang lingkupnya masing-masing.
Analisa hasil pemaparan manggambarkan bahwa semua aspek yang telah dibahas (filosofi pendidikan, undang-undang dalam pendidikan, tujuan lembaga dari setiap lembaga pendidikan formal dan adanya tujuan mata pelajaran) memiliki hubungan yang sangat erat dan dapat menjadikan pondasi pendidikan yang kuat apabila semuanya terjalankan secara benar dan sesuai denga tujuannya. Sehingga tercapai standar kelulusan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang dimiliki oleh semua siswa lulusan sekolah.
Daftar Pustaka
Standar isi dan standar kompetisi lulusan tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006). Cetakan ke-2 tahun 2006. Binatama raya. Jakarta.
Trirtarahardja, Umar. S. L. La Sulo, April 2005, Pengantar pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta.
Landasan filosofi adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Kata filsafat (philosophy) bersumber dari bahasa Yunani, philein berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif dan bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya. Pada umumnya bersumber dari dua faktor yaitu :
1) Religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan
2) Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Filsafat berada diantara keduanya.
Pancasila Sebagai Landasan Filosofi Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Pasal 2 UU-RI no.2 tahun 1989. menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 45. perincian selengkapnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan UU-RI no.2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional dibidang pendidikan, adalah pengamalan pancasila dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain : “pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri” (UU, 1992).
Sedangkan ketetapan MPR-RI no.11/MPR/1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara RI. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal suatu muara dari setiap keputusan dan landasan dalam panel dengan kata lain : pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan.
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENDIDIKAN
Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU-RI no.2 tahun 1989 tentang SisDikNas, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program sebagai pengelolaan pendidikan.
1) Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan SisDikNas dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jaluran pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS.
a. Jalur Pendidikan Sekolah
Jalur pendidikan sekolah (JPS) merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan –ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.
b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjangdan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan dan ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat.
Pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.
2) Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik secara keluasan dan kedalaman bahan pengajaran ( UU-RI No.2 Tahun 1989 Bab I, Pasal 1 Ayat 5).
Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU-RI No.2 Tahun 1989. Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompik sepermainan yang menjembatani anak antara kehidupan dalam keluarga dengan sekolah.
Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, maka dapat penulis dapat mengemukakan beberapa pendapat mengenai standar isi dan standar kelulusan yang diharapkan berdasarkan dengan tingkatan, diantaranya adalah :
1. TUJUAN LEMBAGA DARI SETIAP LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
Berdasarkan dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, komponen kurikulum tingkatan satuan pendidikan memiliki tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu kapada tujuan umum pendidikan berikut :
1) Tujuan Pendidikan Dasar, adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebuh lanjut
2) Tujuan Pendidikan Menengah, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kpribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
3) Tujuan Pendidikan menengah kejuruan, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
Komponen dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki acuan operasional dalam penyusunannya dengan memperhatikan :
(a) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia yang menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh,
(b) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik secara optimal,
(c) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan,
(d) tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
2. TUJUAN MATA PELAJARAN
Mata pelajaran yang berada disetiap tingkatan pendidikan memiliki tujuan tersendiri sesuai dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, diantara beberapa macam pelajaran dengan tujuan dan ruang lingkupnya diantara lain:
1) Pendidikan Agama Islam
a. Tujuan :
- Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada ALLAH swt.
- Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
b. Ruang lingkup :
- Pendidikan agama islam menekankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan ALLAH swt, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- Aspek yang berhubungan antara lain Al-Quran dan Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam).
2) Pendidikan Kewarganegaraan
a. Tujuan:
- Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
- Berpartisipasi secara katif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi
- Berkembang secara positif dan demokratis untuk membnetuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
b. Ruang lingkup :
- Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan.
- Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga.
- Kebutuhan warga negara, meluputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi dan sejenisnya.
3) Pendidikan Bahasa Indonesia
a. Tujuan :
- Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis
- Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara
- Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan
- Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial
- Meningkatkan dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pengerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa
- Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
b. Ruang lingkup :
- Mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra
- Aspek-aspek nya adalah mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
4) Pendidikan Bahasa Inggris
a. Tujuan :
- Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulisan untuk mencapai tingkat literasi funcional.
- Memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global.
- Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan antara bahasa dengan budaya.
b. Ruang lingkup :
- Kemampuan berwacana
- Kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks fungsional pendek dan monolog serta berbentuk procedure, descriptive, recount, narrative, dan report
- Kompetisi pendukung, yakni kompetisis linguistik, kompetisi sosiokultural, kompetisi strategi, dan kompetisi pembentuk wacana.
5) Pelajaran Matematika
a. Tujuan :
- Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah
- Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika
- Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh
- Mengkominikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah
- Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
b. Ruang lingkup :
- Matematika memiliki aspek dalam satuan pendidikan, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistik dan peluang.
6) Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan
a. Tujuan :
- Mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olah raga yang terpilih
- Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik
- Meningkatkan kemampuan dan kerampilan gerak dasar
- Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
- Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis
- Mengembangkan ketrampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan
- Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, trampil, serta memiliki sikap positif
b. Ruang lingkup :
- Permainan dan olahraga, meliputi : olahraga tradisional, permainan eksploitasi gerak, ktrampilan lokomotor-nonlokomotor, dan lain-lain.
- Aktivitas pengembangan, meliputi : mekanika sikap tubuh, komponen kabugarab jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktifitas lainnya.
- Aktivitas senam, meliputi : ketangkasan kederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya
- Ativitas ritmik, meliputi : gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic serta aktivitas lainnya.
Berdasarkan beberapa ulasan di atas, didapatkan hasil analisa sesuai pemikiran kami, Landasan filosofi adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya.
Terdapat kaitan yang erat dalam pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu, kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat (logika, epistemologi, etika dan estetika, metafisika, dan lain-lain) akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan.
Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU-RI no.2 tahun 1989 tentang SisDikNas, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program sebagai pengelolaan pendidikan.
Sedangkan berdasarkan dengan peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006, komponen kurikulum tingkatan satuan pendidikan memiliki tujuan pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu kapada tujuan umum pendidikan, yang diantaranya adalah tujuan Pendidikan menengah kejuruan, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Oleh karena itu mata pelajaran yang dipilih untuk mendukung kurikulum yang ditetapkan memiliki tujuan dan ruang lingkupnya masing-masing.
Analisa hasil pemaparan manggambarkan bahwa semua aspek yang telah dibahas (filosofi pendidikan, undang-undang dalam pendidikan, tujuan lembaga dari setiap lembaga pendidikan formal dan adanya tujuan mata pelajaran) memiliki hubungan yang sangat erat dan dapat menjadikan pondasi pendidikan yang kuat apabila semuanya terjalankan secara benar dan sesuai denga tujuannya. Sehingga tercapai standar kelulusan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang dimiliki oleh semua siswa lulusan sekolah.
Daftar Pustaka
Standar isi dan standar kompetisi lulusan tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (peraturan mentri pendidikan nasional no.22 dan no.23 tahun 2006). Cetakan ke-2 tahun 2006. Binatama raya. Jakarta.
Trirtarahardja, Umar. S. L. La Sulo, April 2005, Pengantar pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta.
Sabtu, 17 Oktober 2009
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Pengertian :
Manajemen yang berbasis sekolah atau sering disebut dengan MBS, adalah suatu lembaga yang memposisikan sekolah sebagai unit dibidang pendidikan di tempatnya (sekolah) masing-masing (setiap daerah). MBS merupakan otoritas ataupun otonomi kepada sekolah terhadap SDM yang dimiliki dengan berbagai tujuan yang sesuai dengan standar.
Adapun yang ditentukan oleh setiap sekolah (tempat), adalah SDM yang berupa guru, siswa ataupun personalia lain yang mendukung, kemampuan secara input ataupun output untuk keberlangsungan sekolahnya, dan perlu menentukan kemajuan kualitas yang dimilikinya.
Tujuan :
”Meningkatkan mutu Sekolah” adalah satu-satunya tujuan yang diharapkan dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah disetiap daerah. Dalam suatu tempat yang mengutamakan mutu maka tempat tersebut harus :
1. Absolute, yaitu memiliki satu-satunya didalam fasilitas pendidikan ataupun fasilitas yang mendukung pendidikan itu sendiri
2. Bersifat relatif, yaitu sekolah tersebut tidak bersifat konsisten (adanya perubahan-perubahan berskala dalam program pendidikannya)
3. Bekerja berdasarkan parameter, yaitu bergerak dibidangnya (pendidikan) sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan kepuasan pelanggannya (penikmatg pendidikan)
Berdasarkan tujuan MBS, maka sekolah yang dikatakan bermutu harus memiliki:
Dengan terjadinya reformasi (1998), maka tuntutan daerah yang ingin melakukan perubahan semakin banyak dan keinginan sekolah (dinas) mengatasinya sendiri pun semakin bertambah, maka dapat dikatakan alasan dalam mendirikan MBS ini adalah :
1. Beralihnya kekuasaan dari sistem Sentralisasi (berpusat) menjadi disentralisasi (tidak berpusat)
2. Adanya otonomi (kepercayaan) disetiap daerah
3. Adanya pengamatan mengenai sekolah bermutu untuk menentukan atau mengembangkan potensi SDM
Manajemen yang berbasis sekolah atau sering disebut dengan MBS, adalah suatu lembaga yang memposisikan sekolah sebagai unit dibidang pendidikan di tempatnya (sekolah) masing-masing (setiap daerah). MBS merupakan otoritas ataupun otonomi kepada sekolah terhadap SDM yang dimiliki dengan berbagai tujuan yang sesuai dengan standar.
Adapun yang ditentukan oleh setiap sekolah (tempat), adalah SDM yang berupa guru, siswa ataupun personalia lain yang mendukung, kemampuan secara input ataupun output untuk keberlangsungan sekolahnya, dan perlu menentukan kemajuan kualitas yang dimilikinya.
Tujuan :
”Meningkatkan mutu Sekolah” adalah satu-satunya tujuan yang diharapkan dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah disetiap daerah. Dalam suatu tempat yang mengutamakan mutu maka tempat tersebut harus :
1. Absolute, yaitu memiliki satu-satunya didalam fasilitas pendidikan ataupun fasilitas yang mendukung pendidikan itu sendiri
2. Bersifat relatif, yaitu sekolah tersebut tidak bersifat konsisten (adanya perubahan-perubahan berskala dalam program pendidikannya)
3. Bekerja berdasarkan parameter, yaitu bergerak dibidangnya (pendidikan) sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan kepuasan pelanggannya (penikmatg pendidikan)
Berdasarkan tujuan MBS, maka sekolah yang dikatakan bermutu harus memiliki:
- Accountable, yaitu keberhasilan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik.
- Transparansi, adanya keterbukaan sistem pendidikan kepada semua pihak sekolah.
- Sekolah tersebut memiliki harapan dan yakin bisa mencapainya sesuai dengan SDM yang dimiliki.
- Memiliki partisipasi masyarakat ataupun orang tua siswa dalam proses pembelajaran.
Dengan terjadinya reformasi (1998), maka tuntutan daerah yang ingin melakukan perubahan semakin banyak dan keinginan sekolah (dinas) mengatasinya sendiri pun semakin bertambah, maka dapat dikatakan alasan dalam mendirikan MBS ini adalah :
1. Beralihnya kekuasaan dari sistem Sentralisasi (berpusat) menjadi disentralisasi (tidak berpusat)
2. Adanya otonomi (kepercayaan) disetiap daerah
3. Adanya pengamatan mengenai sekolah bermutu untuk menentukan atau mengembangkan potensi SDM
Selasa, 29 September 2009
Perundang-undangan dalam Pendidikan
Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan UU-RI no.2 tahun 1989 tentang SisDikNas, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program sebagai pengelolaan pendidikan.
1) Jalur Pendidikan
Penyelenggaraan SisDikNas dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jaluran pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS.
a. Jalur Pendidikan Sekolah
Jalur pendidikan sekolah (JPS) merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan –ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.
b. Jalur Pendidikan Luar Sekolah
Jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjangdan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbagai kursus dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan dan ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakat.
Pendidikan luar sekolah sifatnya tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.
2) Jenjang Pendidikan
Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik secara keluasan dan kedalaman bahan pengajaran ( UU-RI No.2 Tahun 1989 Bab I, Pasal 1 Ayat 5).
Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah (UU-RI No.2 Tahun 1989. Bab V, Pasal 2). Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompik sepermainan yang menjembatani anak antara kehidupan dalam keluarga dengan sekolah.
sedikit alasan knp pembahasan sederhana ini muncul di awal,,karena dengan dosen yang mengajarkan inilah,,aku mengenal luas dan rumitnya dunia pendidikan ^__^ thanks pak Arif...
Langganan:
Postingan (Atom)
